Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016: Apa Artinya Bagi Uber dan Grab?

Seusai demo besar supir taksi di Jakarta yang heboh, pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri (PM) No. 32 tahun 2016, yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 2016 dan akan resmi berlaku pada 1 Oktober 2016. Namun untuk Uber dan Grab, karena dua perusahaan ini telah lebih dulu beroperasi, batas waktu penerapan peraturan menteri ini adalah 31 Mei 2016.

Seperti apa regulasi baru ini dan bagaimana dampaknya bagi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi berbasis online?

Dalam penyelenggaraan transportasi berbasis online, dalam hal ini Uber dan Grab yang telah beroperasi di Indonesia, kita mengerti bahwa ada dua pihak penyelenggara yang harus dipisahkan:

1. Pihak penyedia transportasi alias Perusahaan Angkutan Umum, sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
2. Pihak penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana tercantum pada ayat (3) di atas.

Kita paham bahwa Uber dan Grab memproklamirkan diri sebagai perusahaan penyedia aplikasi, bukan perusahaan transportasi. Namun kita juga harus mengakui bahwa praktek di lapangan, ada campur aduk antara penyedia aplikasi dan perusahaan transportasi.

Baiklah, kita lanjutkan ke ayat 41 dan akan jelas terlihat pemisahan peran antara kedua pihak yang terlibat dalam penyedia transportasi berbasis online.

Nah, di sini terlihat jelas pemisahan kewenangan perusahaan penyedia aplikasi dan penyedia transportasi. Dengan peraturan baru ini, Kemenhub tidak memperbolehkan bahwa perusahaan penyedia aplikasi sekaligus bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Apakah Uber dan Grab selama ini juga bertindak sebagai penyelenggara transportasi seperti dijabarkan dalam Pasal 41 ayat (3)? Menurut saya nih, jawabnya: “ya”, “tidak” dan “bisa ya, bisa tidak”.

Untuk jawaban “ya”:

• Uber dan Grab memang menerapkan tarif. Tidak ada kuasa dari pihak penyedia transportasi tentang hal ini, bahkan tentang “surge price” ketika jam sibuk pun, pihak penyedia transportasi hanya bisa “pasrah” pada apa yang telah ditentukan oleh sistem.
• Uber dan Grab selama ini melakukan rekrutmen pengemudi. Seperti bisa kita baca di situs Grab tentang ajakan bergabung sebagai pengemudi Grab, dan juga di situs Uber tentang ajakan bergabung menjadi pengemudi Uber.

Untuk jawaban “tidak”:

• Uber dan Grab bisa mengubah cara mereka melakukan rekrutmen. Yang seharusnya mereka rekrut adalah penyedia transportasi (pemilik mobil / rent car), dan untuk penunjukan pengemudi, terserah pada pemilik mobil. Kalau kebetulan pemilik mobil dan pengemudinya sama, ya gak masalah, itu ‘kan maunya pemilik mobil dan bukan maunya Uber / Grab.
• Uber dan Grab tidak menentukan besaran penghasilan pengemudi. Iya, yang selama ini mereka lakukan itu bagi hasil dengan penyedia transportasi alias pemilik mobil atau rent car. Berapa bagian yang diterima oleh pengemudi, itu sudah urusannya pemilik mobil atau perusahaan rent car. Betul?

Untuk jawaban “bisa ya, bisa tidak”:

• Uber dan Grab memang memungut bayaran, terutama untuk pembayaran menggunakan kartu kredit. Tapi ini area abu-abu karena bayaran tersebut dikembalikan lagi pada pihak penyedia transportasi setelah dipotong komisi untuk Uber dan Grab. Jadi, sebenarnya boleh dibilang Uber dan Grab tidak memungut bayaran, ‘kan? Mereka hanya memotong komisi sebagai biaya jasa aplikasi yang mereka sediakan.

Nah, kalau BAB IV pasal 41 lebih menyoroti pada perusahaan penyedia aplikasi, bagaimana dengan nasib penyedia transportasi alias pemilik mobil / rent car?

Mari kita lihat pasal 21, 22 dan 23.

Di sini terlihat pembatasan jelas ruang gerak Uber dan Grab. Hanya perusahaan angkutan umum (kita sebut saja: rent car) yang bisa memenuhi persyaratan sebagai penyedia transportasi non-trayek. Dengan kata lain, pemilik mobil pribadi tidak dimungkinkan untuk bergabung dengan Uber / Grab.

Menurut saya pribadi, peraturan baru ini menyiratkan keberpihakan Kementrian Perhubungan pada perusahaan transportasi konvensional. Ya, mau nggak mau orang akan berpikiran seperti saya.

Keberadaan Uber dan Grab selama ini menyadarkan kita bahwa:

• Mobil yang menganggur di garasi atau hanya dipakai berangkat dan pulang kantor, ternyata bisa dijadikan aset untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kalau nggak ada waktu untuk menyetir sendiri, pekerjakan supir dan bagi hasil.
• Para pengguna jasa transportasi seperti saya mempunyai pilihan yang lebih murah dan lebih nyaman ketimbang taksi konvensional. Berarti, taksi konvensional harus berbenah diri dan meningkatkan kualitas. Mungkin juga, pemerintah perlu meninjau ulang tata tarif taksi yang selama ini berlaku, yang memberatkan pengemudi namun (maaf) memperkaya pemilik perusahaan?
• Pemilik mobil pribadi pun, banyak yang beralih menjadi pengguna Uber dan Grab dan itu berarti sedikit mengurangi beban jalanan Jakarta yang sudah keberatan oleh mobil pribadi.
• Kita bisa memangkas banyak beaya operasional yang selama ini harus ditanggung oleh perusahaan penyedia transportasi. Mereka tidak perlu pool dan ini berarti menghemat sekian banyak; tahu sendiri ‘kan harga tanah di Jakarta? Sekarang, mereka diwajibkan punya pool.

Jadi, bagaimana kelanjutan keberadaan Uber dan Grab di Indonesia?

Saya sih, berharap Uber dan Grab bisa tetap eksis meskipun Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 ini sepintas terlihat tidak ‘bersahabat’ bagi penyedia aplikasi yang sifatnya disruptif.

Toh, ini Indonesia, di mana peraturan bisa diliuk-liukkan sedemikian rupa. Selalu ada celah untuk bermain. Siapa tahu, sebelum peraturan ini berlaku sepenuhnya, Menteri Perhubungan yang (tidak) saya cintai dipanggil lagi oleh Pak Presiden seperti kasus pelarangan Ojek Online kala itu.

Sekarang, seperti biasa, kita hanya bisa melihat dan menunggu… atau kalau gemas menunggu, bisa unduh di tautan ini dan baca selengkapnya Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016.

Note: Featured image di artikel ini saya ambil dari situs Uber.com.